Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah aset senilai sekitar Rp150 miliar terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan penerimaan gratifikasi periode 2022-2026.

Kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ini turut menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim sebagai salah satu tersangka.

Pendalaman Aset dan Penyelidikan Lanjutan

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan aset yang disita mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak seperti kendaraan serta tanah dan bangunan.

Penyidik saat ini masih terus mendalami sumber perolehan aset serta kemungkinan penggunaan nama orang lain dalam kepemilikan aset tersebut.

Langkah pendalaman itu dilakukan untuk menelusuri potensi penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini.

Selain itu, tim penyidik berdiskusi dengan penuntut umum karena proses penyidikan sudah mendekati akhir dengan fokus pada konstruksi pemerasan.

Penyidik berencana memeriksa sejumlah warga negara asing guna memperkuat konstruksi hukum perkara tersebut.

Penggeledahan dan Daftar Tersangka

Sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk mengumpulkan barang bukti.

Dalam rangkaian penyidikan ini, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut meliputi Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah.

Seluruh tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.