Bareskrim Polri berencana menuntaskan perkara hukum yang menjerat komika Pandji Pragiwaksono melalui jalur restorative justice.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut setelah sang komika menyelesaikan sanksi adat yang diberikan.

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan mengutamakan pemulihan keadaan serta hubungan yang terdampak. Proses itu melibatkan dialog dan mediasi antara korban, pelaku, serta pihak terkait lainnya.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Deddy Supriadi menyampaikan rencana tersebut pada Rabu 19.08.2026.

Ia menjelaskan bahwa perkara tersebut pada dasarnya telah selesai secara adat.

Langkah kepolisian ini sejalan dengan harapan Pandji Pragiwaksono sebelumnya.

Saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada tanggal 09.03.2026, ia berharap proses adat yang telah ditempuh dapat menjadi dasar penyelesaian.

Permasalahan ini bermula dari laporan Aliansi Pemuda Toraja ke Bareskrim Polri pada November 2025 lalu. Materi pertunjukan komedi berjudul Messake Bangsaku yang dibawakan pada 2013 dipersoalkan kembali.

Bagian pertunjukan tersebut membahas tradisi pemakaman masyarakat Toraja yakni Rambu Solo. Potongan video dari materi lawas itu beredar kembali pada akhir 2025 hingga awal 2026.

Kemunculan video tersebut memicu protes keras dari Aliansi Pemuda Toraja serta masyarakat adat setempat. Pandji kemudian dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terlapor.

Komika tersebut mendatangi Tanah Toraja guna berdialog secara langsung serta mengikuti prosesi adat. Sidang adat berlangsung di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, pada Februari 2026.

Dalam sidang adat itu, Pandji dijatuhi sanksi berupa penyerahan satu ekor babi dan lima ekor ayam berwarna bulu tertentu.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada 32 perwakilan wilayah adat.

Pandji mengakui ketidaktahuannya terkait materi tersebut dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi secara kooperatif. Perihal penyelesaian damai ini kini menunggu kelanjutan proses formal kepolisian.