Polri membantah dalil gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Dalam gugatannya, Febrie mengklaim bahwa kegiatan penggeledahan dan penyitaan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung.

Sanggahan tersebut disampaikan langsung dalam agenda sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu.

Perkara ini melibatkan Polda Metro Jaya sebagai Termohon I serta Kortas Tipidkor Polri sebagai Termohon II.

Sementara itu, Kejaksaan Agung turut diposisikan sebagai pihak turut termohon dalam proses persidangan praperadilan tersebut.

Polri menilai ada kekeliruan dalam penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh pihak pemohon.

Menurut tim hukum Polri, putusan MK tersebut tidak mengatur kewajiban izin Jaksa Agung untuk diberlakukan secara mutlak.

Aturan mengenai izin tersebut hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diputuskan.

Penjelasan Hukum Putusan MK

Tim hukum Polri mengingatkan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika tidak memuat pengecualian.

Pengecualian tersebut berlaku ketika seorang jaksa diduga terlibat dalam tindak pidana khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan pemaknaan tersebut, izin dari Jaksa Agung bukanlah syarat absolut yang wajib ada pada setiap tindakan proses pidana terhadap seorang jaksa.

Penyidik diklaim telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Febrie sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Temuan dugaan rasuah itu berkaitan dengan proses penanganan perkara PT ASABRI serta PT Jiwasraya yang ditangani oleh Febrie sebelumnya.