Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan pejabat tinggi pajak setelah menemukan aliran dana mencurigakan.

Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv kini harus mendekam di sel tahanan.

Ia diduga menerima uang senilai Rp700 juta dari pihak wajib pajak untuk membiayai usaha fashion anaknya.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan kasus ini bermula dari pengiriman surat elektronik pada tahun 2016.

Saat itu, Haniv meminta bawahannya untuk mencarikan sponsor kegiatan peragaan busana atas nama anaknya berinisial FP.

Permintaan tersebut diarahkan langsung kepada sejumlah perusahaan yang berstatus sebagai wajib pajak di berbagai wilayah.

Pihak perusahaan kemudian merespons permintaan tersebut dengan mengirimkan dana sponsor langsung ke rekening pribadi anak Haniv.

Akumulasi dana dari perusahaan wajib pajak wilayah Jakarta mencapai lebih kurang Rp400 juta.

Sementara itu, perusahaan di luar wilayah Jakarta menyumbang dana sponsor sekitar Rp300 juta.

Selain dana peragaan busana, lembaga antirasuah menemukan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan tersangka.

Penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 2013 hingga 2023.

Total keseluruhan gratifikasi yang diterima oleh Haniv dari berbagai perusahaan mencapai sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi ketika Haniv memimpin Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada periode 2015 sampai 2018.

Tersangka dinilai tidak mampu menjelaskan asal-usul kepemilikan dana miliaran rupiah tersebut secara sah.

Akibat perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

Masa penahanan tersebut terhitung mulai tanggal 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan KPK.