Pemerintah Indonesia menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 dengan menyiapkan langkah pembiayaan baru.

Berdasarkan dokumen resmi yang diterima pada Selasa, 18 Agustus 2026, total pembiayaan utang baru direncanakan mencapai Rp876,272,3 miliar.

Anggaran pembiayaan tersebut akan dipenuhi secara langsung melalui penerbitan Surat Berharga Negara serta penarikan pinjaman.

Secara lebih rinci, target penarikan utang baru lewat SBN dipatok pada angka Rp779,9 triliun untuk tahun tersebut.

Angka penarikan SBN dalam RAPBN 2027 tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan outlook tahun 2026 sebesar Rp736,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri ditetapkan sebesar Rp96,3 triliun.

Jumlah alokasi pinjaman tersebut justru menunjukkan angka yang lebih rendah dari outlook tahun 2026 yang berada di posisi Rp131,6 triliun.

Pemerintah menjelaskan bahwa pembiayaan utang dari SBN nantinya bakal dipenuhi lewat penerbitan Surat Utang Negara dan Sukuk Negara.

Di sisi lain, instrumen pinjaman pemerintah akan mencakup kombinasi antara pinjaman domestik serta pinjaman dari pihak luar negeri.

Dalam dokumen keuangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati serta berkelanjutan.

Pengelolaan utang ini juga akan memegang teguh prinsip akseleratif untuk memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan.

Prinsip efisien turut diterapkan dengan memperhatikan penerbitan utang berbiaya minimal melalui pengembangan pasar keuangan serta diversifikasi.

Selain itu, prinsip seimbang dijalankan demi menjaga portofolio utang agar optimal dan mendukung keberlanjutan fiskal nasional.