Pemerintah bersama DPR menyiapkan regulasi baru untuk menata kembali tarif layanan transportasi online di Indonesia.

Aturan tersebut berbentuk peraturan presiden yang ditargetkan terbit paling lama awal September 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan koordinasi lintas kementerian telah memasuki tahap finalisasi pembagian kewenangan.

Tarif pengantaran barang dan makanan akan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, tarif angkutan orang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Pelaku usaha transportasi online ini nantinya akan dinaungi secara langsung oleh Kementerian UMKM.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan proses harmonisasi aturan dipimpin langsung oleh kementeriannya.

Pemerintah menargetkan dokumen peraturan presiden tersebut dapat rampung pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan kementeriannya bakal menyerap aspirasi terakhir dari komunitas dan aplikator.

Pengaturan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus menjaga ekosistem usaha transportasi online.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan aturan potongan komisi aplikator sebesar 8 persen telah berjalan sejak 1 Juli.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pihaknya masih mengkaji titik keseimbangan tarif pengantaran barang dan makanan.

Kajian tersebut melibatkan platform dan pengemudi untuk memberikan perlindungan terbaik sesuai arahan Presiden.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria turut serta memberikan pandangan dari sisi bisnis dan ekosistem industri.