Persoalan pembagian kuota haji yang tengah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dinilai tidak tepat diproses melalui Pengadilan Tipikor.

Yaqut berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya dipersoalkan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yaqut seusai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Menurutnya, sengketa yang bersumber dari sebuah kebijakan publik murni harus diuji melalui jalur administratif sebelum dibawa ke ranah pidana.

Ia menegaskan bahwa ranah kebijakan tidak boleh serta-merta dicampuradukkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kini dituduhkan kepadanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yaqut juga membantah secara tegas pernah mengeluarkan perintah kepada staf untuk melakukan praktik jual beli kuota.

Ia mengaku tidak pernah memberikan instruksi apa pun terkait pelanggaran aturan maupun pelonggaran prosedur dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Lebih lanjut, Yaqut menilai surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dari KPK tidak cermat serta tidak disusun secara lengkap.

Jaksa disebut telah mencampuradukkan kebijakan level menteri dengan urusan teknis operasional yang semestinya menjadi wewenang direktorat jenderal.

Yaqut juga mengaku tidak memahami dakwaan KPK karena merasa tidak pernah menerima sepeser pun uang dari perkara yang sedang disidangkan.

Sebelumnya, ia bersama tiga orang terdakwa lainnya didakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41.

Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan alokasi tambahan kuota haji yang berlangsung pada tahun anggaran 2023 hingga 2024.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan eksepsi ini dijadwalkan terus bergulir untuk mendengarkan tanggapan dari pihak penuntut umum.