Kuota haji dipersoalkan, Yaqut sebut PTUN jadi jalur penyelesaian
Persoalan pembagian kuota haji yang tengah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dinilai tidak tepat diproses melalui Pengadilan Tipikor.
Yaqut berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya dipersoalkan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yaqut seusai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Menurutnya, sengketa yang bersumber dari sebuah kebijakan publik murni harus diuji melalui jalur administratif sebelum dibawa ke ranah pidana.
Ia menegaskan bahwa ranah kebijakan tidak boleh serta-merta dicampuradukkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kini dituduhkan kepadanya.
Dalam kesempatan yang sama, Yaqut juga membantah secara tegas pernah mengeluarkan perintah kepada staf untuk melakukan praktik jual beli kuota.
Ia mengaku tidak pernah memberikan instruksi apa pun terkait pelanggaran aturan maupun pelonggaran prosedur dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Lebih lanjut, Yaqut menilai surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dari KPK tidak cermat serta tidak disusun secara lengkap.
Jaksa disebut telah mencampuradukkan kebijakan level menteri dengan urusan teknis operasional yang semestinya menjadi wewenang direktorat jenderal.
Yaqut juga mengaku tidak memahami dakwaan KPK karena merasa tidak pernah menerima sepeser pun uang dari perkara yang sedang disidangkan.
Sebelumnya, ia bersama tiga orang terdakwa lainnya didakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41.
Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan alokasi tambahan kuota haji yang berlangsung pada tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan eksepsi ini dijadwalkan terus bergulir untuk mendengarkan tanggapan dari pihak penuntut umum.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






