Pengadilan ad hoc BUMN disiapkan Prabowo usut korupsi masa lalu
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan pengadilan ad hoc khusus.
Langkah tersebut disiapkan untuk mengusut pengelolaan serta dugaan penyalahgunaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Penyelidikan itu direncanakan menyasar kinerja para pengurus dan direksi perusahaan pelat merah hingga 30 tahun ke belakang.
Gagasan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR di Jakarta pada hari Jumat.
Pemerintah mencatat terdapat 1.074 entitas perusahaan negara beserta seluruh lapisan anak cucu usaha.
Sebagian perusahaan tersebut dinilai berjalan tanpa pertanggungjawaban memadai dan tidak memberikan nilai tambah.
Kepala negara menegaskan bahwa perusahaan milik negara seharusnya dikelola demi kepentingan seluruh masyarakat luas.
Badan usaha tersebut diingatkan agar tidak menjadi sumber pendanaan bagi kelompok penguasa tertentu.
Pemerintah juga membuka peluang penerapan mekanisme amnesti khusus bagi pengurus perusahaan yang mengakui kesalahan.
Namun, keputusan terkait penerapan amnesti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para wakil rakyat di parlemen.
Saat ini, pemerintah sedang menjalankan proses perampingan jumlah keseluruhan perusahaan pelat merah.
Sebanyak 290 perusahaan telah ditutup dengan target menyisakan paling banyak 300 entitas produktif.
Langkah efisiensi tersebut dilaporkan telah menghasilkan penghematan biaya yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Efisiensi dan Perampingan Perusahaan Negara
Kepala pemerintahan mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan pelat merah membengkak jauh dari perkiraan awal yang hanya berkisar 300 hingga 400 entitas.
Pendataan mendalam melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mengungkap total keseluruhan mencapai 1.074 perusahaan yang mencakup berbagai lapisan anak, cucu, hingga cicit usaha.
Selain masalah pengelolaan masa lalu, pemerintah mengeklaim perampingan ratusan entitas tidak produktif ini telah memangkas biaya operasional secara signifikan.
Dana hasil efisiensi operasional tersebut dialihkan sepenuhnya guna mendanai program industrialisasi serta investasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






