Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan pengadilan ad hoc khusus.

Langkah tersebut disiapkan untuk mengusut pengelolaan serta dugaan penyalahgunaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penyelidikan itu direncanakan menyasar kinerja para pengurus dan direksi perusahaan pelat merah hingga 30 tahun ke belakang.

Gagasan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR di Jakarta pada hari Jumat.

Pemerintah mencatat terdapat 1.074 entitas perusahaan negara beserta seluruh lapisan anak cucu usaha.

Sebagian perusahaan tersebut dinilai berjalan tanpa pertanggungjawaban memadai dan tidak memberikan nilai tambah.

Kepala negara menegaskan bahwa perusahaan milik negara seharusnya dikelola demi kepentingan seluruh masyarakat luas.

Badan usaha tersebut diingatkan agar tidak menjadi sumber pendanaan bagi kelompok penguasa tertentu.

Pemerintah juga membuka peluang penerapan mekanisme amnesti khusus bagi pengurus perusahaan yang mengakui kesalahan.

Namun, keputusan terkait penerapan amnesti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para wakil rakyat di parlemen.

Saat ini, pemerintah sedang menjalankan proses perampingan jumlah keseluruhan perusahaan pelat merah.

Sebanyak 290 perusahaan telah ditutup dengan target menyisakan paling banyak 300 entitas produktif.

Langkah efisiensi tersebut dilaporkan telah menghasilkan penghematan biaya yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Efisiensi dan Perampingan Perusahaan Negara

Kepala pemerintahan mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan pelat merah membengkak jauh dari perkiraan awal yang hanya berkisar 300 hingga 400 entitas.

Pendataan mendalam melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mengungkap total keseluruhan mencapai 1.074 perusahaan yang mencakup berbagai lapisan anak, cucu, hingga cicit usaha.

Selain masalah pengelolaan masa lalu, pemerintah mengeklaim perampingan ratusan entitas tidak produktif ini telah memangkas biaya operasional secara signifikan.

Dana hasil efisiensi operasional tersebut dialihkan sepenuhnya guna mendanai program industrialisasi serta investasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.