Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memanfaatkan publikasi statistik perumahan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik secara maksimal.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk menekan angka backlog perumahan di berbagai wilayah.

Strategi Penanganan Backlog Perumahan

Backlog perumahan sendiri merupakan kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit hunian yang layak huni bagi masyarakat.

Kondisi ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu backlog kepemilikan dan backlog kelayakan huni.

Tito menyampaikan apresiasi karena rilis terbaru menunjukkan tren perbaikan yang terukur secara kuantitatif.

Jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah serta warga dengan hunian tidak layak huni dilaporkan mengalami penurunan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus mendukung program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dukungan tersebut diwujudkan lewat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kontribusi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada sektor perumahan juga tercatat mengalami peningkatan.

Para kepala daerah diimbau untuk mengalokasikan anggaran secara tepat guna menangani persoalan hunian di wilayah masing-masing.

Penanganan sektor perumahan dinilai tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.

Selain itu, perbaikan sektor perumahan berpotensi mendongkrak indeks pembangunan manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.