Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo.

Instruksi tersebut berkaitan dengan pengusutan tuntas para pejabat yang diduga terlibat dalam keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu.

Prabowo menyampaikan permintaan itu dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Ia menilai tidak mungkin ribuan aktivitas pertambangan ilegal tersebut berjalan tanpa sepengetahuan pejabat kepolisian dan TNI.

Kepala Negara lantas mempertanyakan fungsi pemberian pangkat serta jabatan kepada aparat jika tidak mampu menertibkan pelanggaran hukum.

Prabowo menegaskan dirinya berbicara langsung atas nama seluruh rakyat Indonesia di hadapan para wakil rakyat.

Menurutnya, seorang komandan yang baik harus memiliki keberanian untuk menertibkan anak buahnya sendiri.

Ia mengakui bahwa tindakan penertiban terhadap bawahan yang disayang terkadang menjadi sebuah keputusan yang sangat berat.

Namun, tindakan tegas tersebut wajib dilakukan demi kepentingan rakyat, bangsa, serta negara.

Prabowo menyadari sumpahnya sebagai presiden sehingga perasaan pribadi tidak boleh menentukan arah kebijakan negara.

Kebijakan yang ia ambil harus selalu berlandaskan pada kepentingan masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Panglima TNI dan Kapolri kembali diminta untuk mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.