Wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali mencuat di tengah publik.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH M Cholil Nafis menilai pidana maksimal tersebut bisa diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penerapan hukuman tersebut dapat dipertimbangkan apabila negara sedang berada dalam kondisi darurat korupsi.

Menurut pandangan tersebut, hukuman mati bukan sekadar menghukum tetapi menjadi terapi untuk membangun sistem pemerintahan bersih.

Langkah ini diharapkan mampu mengubah sistem yang selama ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi di berbagai lini.

Perdebatan mengenai efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus bergulir di tengah masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dinilai seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak tersangka yang berhasil ditangkap.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana praktik rasuah dapat ditekan agar Indonesia menjadi negara yang bersih.

Tanggapan juga diberikan terkait pandangan bahwa hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Persoalan ini dipandang perlu dilihat dari dampak kerusakan kejahatan korupsi yang merugikan masyarakat luas.

Korupsi dalam skala besar dinilai telah menggerus hak masyarakat atas kesejahteraan serta pelayanan publik.

Pemberian hukuman berat bagi koruptor dalam situasi tertentu dinilai tidak otomatis bertentangan dengan prinsip HAM.

Para pelaku korupsi disebut telah merampas hak asasi orang banyak melalui kerusakan sistemik yang ditimbulkannya.

Hukuman berat dalam perkara korupsi memiliki fungsi pencegahan sekaligus pemberian efek jera bagi pelaku.

Ancaman hukuman yang tegas diharapkan mencegah seseorang melakukan korupsi serta menekan potensi kejahatan serupa.

Lembaga ulama sendiri disebut telah memiliki fatwa yang membuka ruang hukuman mati dalam kondisi tertentu.

Ketika korupsi membahayakan eksistensi dan kelangsungan negara, pelakunya dinilai boleh dijatuhi hukuman mati.