Pemerintah berupaya mengalihkan aktivitas pertambangan emas rakyat yang teridentifikasi ilegal agar masuk ke jalur resmi.

Langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat guna memperbaiki tata kelola emas nasional.

Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan pasokan emas yang masuk ke dalam rantai perdagangan formal secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa penjualan emas terindikasi ilegal masih ditemukan di lapangan.

Pemerintah lantas berupaya memberikan fasilitas perizinan bagi para penambang liar melalui mekanisme IPR demi perbaikan tata kelola.

Upaya formalisasi tersebut dinilai sangat penting karena kontribusi pertambangan skala kecil terhadap produksi nasional terbilang besar.

Produksi dari sektor pertambangan rakyat tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50-120 ton per tahun.

Sementara itu, kebutuhan emas domestik berada di kisaran 190-200 ton per tahun.

Adapun pasokan emas yang masuk melalui jalur formal baru tercatat di angka 53,5-86,2 ton setiap tahunnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dalam negeri dan pasokan resmi.

Melalui sistem legal, produksi emas diharapkan bisa lebih mudah ditelusuri dan masuk ke rantai pasok resmi.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan pembenahan tata kelola perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Formalisasi pertambangan rakyat ini juga perlu didukung oleh harmonisasi regulasi serta pembinaan teknis secara berkelanjutan.