Pemprov DKI Tindak Empat Perusahaan Terkait TPS Liar di Cilincing dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta secara tegas.

Empat perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah terbukti menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditentukan.

Kegiatan ilegal tersebut mencakup pembuangan limbah ke lokasi TPS Liar Nagrak yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyebut kasus ini terus dikembangkan untuk menelusuri rantai pembuangan.

Pemeriksaan dan pemanggilan terhadap keempat perusahaan tersebut telah dilangsungkan pada hari Kamis untuk dimintai keterangan resmi.

Perusahaan yang diperiksa meliputi PT Mapanji Kamila Graha, PT Samhana Indah, PT Arie Karya Utama, dan PT Pradana Sukses Prima.

Sanksi Administratif dan Penelusuran Rantai Limbah

Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta, Helmy Zulhidayat, memberikan keterangan terkait sanksi yang dijatuhkan.

Pelanggaran ini berbuah sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp10 juta beserta Teguran Tertulis I kepada pihak perusahaan.

Penerapan sanksi tersebut mengacu pada regulasi daerah yang mengatur kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menginstruksikan penindakan keras terhadap seluruh pelaku pembuangan sampah ilegal.

Sanksi uang paksa tersebut diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Sementara itu, sanksi Teguran Tertulis I merujuk pada Pasal 21 ayat 1 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 mengenai kewajiban pengelolaan sampah perusahaan.

Dalam keterangannya pada hari Jumat, 14 Agu 2026 04:00 WIB, pihak Dinas Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap perusahaan pengangkut diwajibkan untuk menyampaikan laporan operasional yang transparan.

Laporan tersebut mencakup rincian sumber pengambilan sampah, volume material yang diangkut, hingga lokasi pembuangan akhir agar alurnya dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menekankan pentingnya mempublikasikan identitas pihak yang terlibat guna memberikan efek jera serta menegakkan komitmen lingkungan.

Timbunan sampah ilegal di kawasan Jalan Reformasi atau Inspeksi Kirana, Nagrak, tersebut diketahui memiliki luas sekitar 5,8 hektare dan beroperasi di luar sistem resmi.