Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai kabinet bayangan.

Ia mempertanyakan posisi ideologis dari kelompok tersebut dalam menyikapi berbagai kebijakan yang sedang berjalan.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah dinilai tidak boleh berhenti hanya pada penolakan semata.

Sikap kritis tersebut harus disertai dengan kejelasan gagasan serta sistem ekonomi alternatif yang ingin ditawarkan.

Rocky menantang sikap Menteri Perekonomian dari kabinet bayangan terkait program kerakyatan.

Ia menyebut pihak yang menolak koperasi dan program Makan Bergizi Gratis sama dengan bersikap pro kapitalis serta pro individualis.

Penilaian tersebut disampaikannya melalui saluran siniar publik yang membahas dinamika perpolitikan nasional.

Menurutnya, setiap penentangan terhadap pendekatan ekonomi sosial harus berani menunjukkan pilihan sistem ekonomi yang diusung.

Persoalan utama bukan sekadar setuju atau tidak setuju, melainkan kemampuan menghadirkan alternatif yang konsisten.

Kelompok pengawas pemerintahan idealnya tidak hanya berhenti sebagai pihak yang mengkritik saja.

Konsep shadow cabinet seharusnya mempersiapkan diri secara matang untuk mengambil alih pemerintahan jika petahana gagal.

Sebelumnya, kabinet bayangan tersebut dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 27 Juli 2026.

Gagasan itu dihadirkan sebagai sarana alternatif pengawasan sekaligus penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Inisiatif tersebut terinspirasi dari praktik politik sistem parlementer yang menempatkan oposisi sebagai pengawas.

Di Indonesia, konsep ini tidak mempunyai kedudukan formal sebagai bagian dari struktur resmi pemerintahan.

Namun, pembentukannya berfungsi sebagai gerakan masyarakat sipil guna memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya negara.