Langkah kejaksaan melimpahkan kembali perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo memicu perdebatan hukum baru.

Tim hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah surat dakwaan yang sudah gugur bisa diperbaiki.

Abdullah Alkatiri selaku perwakilan tim hukum menyatakan bahwa putusan batal demi hukum membuat dakwaan tersebut sudah tidak memiliki eksistensi.

Menurutnya, perbaikan hanya bisa dilakukan pada objek yang masih ada, bukan pada dokumen yang secara hukum telah dinyatakan batal.

Pandangan senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terkait tindakan jaksa yang tidak menyertakan perintah perbaikan dalam putusan sela.

Refly menilai langkah tersebut tidak sesuai prosedur karena seharusnya jaksa menempuh mekanisme perlawanan hukum jika keberatan dengan putusan.

Polemik hukum ini bermula dari unggahan media sosial Dokter Tifa pada periode Maret hingga Mei 2025 yang membahas kejanggalan ijazah.

Unggahan tersebut berujung pada proses pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kini kembali disorot publik.

Analogi Pohon Tercabut Akar dan Akar Masalah Hukum

Refly Harun bahkan menggambarkan situasi tersebut menggunakan analogi pohon yang telah dicabut sampai ke akarnya.

Ibarat pohon yang sudah tercabut akar-akarnya, ia mempertanyakan bagian mana lagi yang harus diperbaiki.

Perdebatan ini menyoroti polemik awal kasus yang bermula dari unggahan Dokter Tifa di media sosial mengenai dugaan kejanggalan teknis ijazah sarjana Joko Widodo pada rentang Maret hingga Mei 2025.

Dalam berkas sebelumnya, jaksa penuntut umum sempat menggunakan ketentuan Pasal 434 Ayat (1) juncto Pasal 441 Ayat (1) juncto Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 sebelum akhirnya dinyatakan cacat formil dan batal demi hukum.