Kehadiran seorang mantan calon legislatif dari partai politik dalam rangkaian seleksi hakim agung menarik perhatian luas dari publik.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan resmi terkait latar belakang para kandidat yang mengikuti uji kelayakan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Hinca Panjaitan menyatakan bahwa masa lalu seseorang tidak otomatis menunjukkan ikatan politik yang masih aktif.

Setiap peserta yang masuk ke tahap uji kelayakan wajib dipastikan bersih dari segala bentuk intervensi maupun hubungan kepartaian.

Status pernah terdaftar sebagai calon legislatif tidak dapat disamakan begitu saja dengan keterikatan institusional saat ini.

Pihak parlemen menegaskan bahwa penilaian harus difokuskan pada kondisi nyata dan status hukum kandidat pada saat proses seleksi berlangsung.

Apabila ditemukan indikasi keterikatan dengan partai politik atau kepentingan tertentu, kandidat dipastikan harus mundur dari pencalonan.

Perdebatan ini turut menyeret perbandingan nama lain yang tidak masuk dalam daftar uji kelayakan di hadapan parlemen.

Hinca meminta masyarakat agar melihat persoalan tersebut secara objektif berdasarkan tahapan serta ketentuan yang berlaku.

Sejumlah nama dari berbagai kamar peradilan akhirnya dinyatakan lolos dan memperoleh persetujuan resmi dari Komisi III.

Persetujuan diberikan untuk kandidat dari Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, hingga Kamar Tata Usaha Negara.

Selain itu, persetujuan juga mencakup posisi Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia serta Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung.