Komisi II DPR RI menyoroti data pengunduran diri 2.722 Aparatur Sipil Negara sepanjang semester I 2026.

Dewan meminta pemerintah memetakan penyebab fenomena tersebut agar tidak berdampak buruk terhadap pelayanan publik.

Namun, Badan Kepegawaian Negara meluruskan bahwa angka tersebut tidak seluruhnya menunjukkan pegawai yang keluar.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan hanya 384 orang yang benar-benar keluar dari ASN tanpa hak pensiun.

Jumlah tersebut terdiri atas 233 PNS dan 151 CPNS yang mengakhiri masa kepegawaiannya.

Sementara itu, data keseluruhan pengunduran diri mencakup 1.197 PNS, 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK, dan 152 CPNS.

Zudan menyatakan sebagian besar angka tersebut berkaitan dengan proses administrasi peralihan status kepegawaian.

Sebanyak 1.147 PPPK paruh waktu yang beralih menjadi PPPK penuh waktu diwajibkan mengundurkan diri dari instansi lama.

Meski demikian, para pegawai tersebut tetap berstatus sebagai ASN setelah resmi beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Selain proses peralihan status, BKN mencatat 962 PNS memasuki masa pensiun dini secara sah sesuai ketentuan hukum.

BKN menilai mayoritas angka pengunduran diri tersebut berkaitan dengan perubahan status dan proses pensiun.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta pemerintah memetakan fenomena ini secara lebih rinci.

Negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk proses rekrutmen serta pengembangan kapasitas ASN.

Pegawai yang benar-benar keluar berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan dan mengganggu operasional instansi.

Ali mengingatkan pemerintah agar setiap posisi yang ditinggalkan dapat segera diisi demi pelayanan masyarakat.

Pemerintah dinilai perlu membedakan pengunduran diri yang murni keluar pemerintahan dengan proses administratif.