Kementerian Dalam Negeri memperkuat kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Langkah kolaboratif tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Khusus yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada hari Kamis.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja utama yang wajib dicapai.

Indikator tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting, penekanan angka kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah masing-masing.

Seluruh target kinerja kepala daerah itu dinilai akan sangat terbantu melalui kehadiran Program Makan Bergizi Gratis yang didanai langsung oleh anggaran negara.

Program tersebut tidak memerlukan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena mendapatkan dukungan penuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selain membantu menyelesaikan tantangan sosial, implementasi program yang optimal diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Program ini juga diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat lokal.

Rantai pasok bagi para produsen, petani, nelayan, hingga peternak akan bergerak secara aktif seiring dengan berjalannya intervensi distribusi pangan tersebut.

Di samping itu, pelibatan Badan Gizi Nasional diyakini dapat membantu pengendalian inflasi daerah melalui penyerapan pasokan pangan secara langsung.

Kewajiban pemerintah daerah untuk turut serta dalam menyukseskan program ini telah diatur secara resmi melalui regulasi presiden yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak Badan Gizi Nasional.

Prosesi penandatanganan dokumen kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Kehadiran data kependudukan dari Dukcapil diharapkan mampu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat secara kualitatif dan kuantitatif.

Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh para wakil menteri dalam negeri, wakil kepala badan gizi, serta jajaran pejabat terkait secara virtual.