Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras mengajukan upaya hukum banding.

Upaya hukum tersebut didampingi oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi yang bertindak sebagai kuasa hukum Wakil Koordinator Eksternal KontraS.

Para terdakwa tercatat telah mengajukan permohonan banding sejak 17 Juni 2026.

Pengajuan tersebut dilakukan tepat sepekan setelah putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dibacakan.

Kendala Informasi Persidangan Banding

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyatakan pihaknya mengalami kesulitan dalam memantau kelanjutan proses hukum tersebut.

Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak menampilkan susunan majelis hakim yang menangani perkara.

Status berkas perkara dalam sistem tersebut hanya tertulis sedang dalam proses pengiriman.

Ketiadaan perkembangan informasi selama kurang lebih dua bulan ini memicu kekhawatiran dari pihak pendamping hukum.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi peradilan.

Pihak pendamping hukum mempertanyakan apakah para terdakwa saat ini berada dalam status penahanan atau tidak.

Berdasarkan aturan peradilan militer, kewenangan penentuan penahanan tingkat banding berada di tangan majelis hakim banding.

Vonis Pengadilan Militer Tingkat Pertama

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan vonis bersalah pada Rabu, 10 Juni 2026.

Terdakwa pertama Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun.

Terdakwa kedua Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Kedua prajurit tersebut berperan langsung sebagai eksekutor yang menyiramkan air keras kepada korban.

Sementara itu, Terdakwa ketiga Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis dua tahun penjara.

Terdakwa keempat Letnan Satu Sami Lakka mendapatkan hukuman paling ringan yaitu satu tahun dan enam bulan penjara.

Hakim mempertimbangkan kadar kesalahan serta kualitas perbuatan para terdakwa dalam menentukan besaran hukuman.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Pidana tambahan pemecatan tersebut dijatuhkan khusus kepada Terdakwa pertama dan Terdakwa kedua.