Lembaga Bantuan Hukum Surabaya bersama KontraS memberikan tanggapan tegas terkait penangkapan belasan orang.

Tindakan kepolisian menangkap massa aksi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi yang merugikan warga sipil.

Aparat kepolisian dituding melakukan pembatasan terhadap tim kuasa hukum yang ingin mendampingi terperiksa.

Tim KontraS sempat mengalami hambatan sebelum akhirnya bisa memasuki area kantor kepolisian untuk mendampingi klien.

Pihak berwenang membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah potensi kerusuhan.

Sweeping dan Pemeriksaan Ponsel

Sebelumnya, LBH Surabaya menduga kepolisian melakukan upaya pembungkaman ruang berekspresi dengan mencegat pergerakan massa ke titik aksi untuk mencegah jumlah peserta bertambah besar.

Lebih lanjut, LBH Surabaya menyoroti tindakan sewenang-wenang aparat yang memeriksa isi ponsel serta barang pribadi peserta aksi tanpa bukti permulaan yang memadai.

KontraS Surabaya turut mendesak agar kepolisian menghentikan segala bentuk tindakan arogansi di lapangan dan menghormati asas ultimum remedium dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya sebelumnya telah menangkap sebelas orang massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis sore.

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono mengklaim penangkapan tersebut dilakukan karena belasan orang itu diduga hendak menunggangi dan membuat kerusuhan.

Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti thinner, minuman keras, dan alat knuckle saat melakukan penyekatan di sekitar lokasi demonstrasi.