Badan Gizi Nasional mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis untuk mengutamakan pasokan daging serta telur dari peternak lokal.

Aturan tersebut secara khusus menyasar peternak skala mikro, kecil, dan menengah, koperasi peternak, Badan Usaha Milik Desa, hingga para pedagang di wilayah masing-masing.

Kebijakan baru ini resmi tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 14 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan secara langsung kepada seluruh kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi serta kepala SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui aturan ini, BGN meminta pengelola dapur program memastikan harga pembelian yang adil, layak, serta kompetitif bagi para produsen di daerah.

Jika suatu wilayah mengalami kelebihan produksi, pihak SPPG di sekitar sentra produksi diminta melakukan penyerapan secara kolektif untuk membantu menstabilkan harga.

Peningkatan pemanfaatan produk perunggasan dalam menu harian tersebut tetap harus disesuaikan dengan standar gizi serta ketentuan teknis dari lembaga terkait.

BGN juga menetapkan batas minimal harga pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional guna melindungi peternak.

Selain sumber pasokan, pengelola dapur diwajibkan menyusun variasi menu berbahan protein hewani yang memenuhi pola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Setiap pasokan bahan pangan yang diterima wajib melewati pemeriksaan ketat guna memastikan standar mutu serta keamanan pangan tetap terjaga dengan baik.

Dari sisi administrasi, seluruh SPPG diwajibkan mendokumentasikan pembelian, mencatat harga, serta melaporkan realisasi penyerapan lewat sistem informasi resmi.

Kebijakan ini dikeluarkan di tengah tekanan ekonomi yang dialami para peternak ayam akibat tingginya biaya pakan di tengah harga jual yang rendah.