Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa ketentuan hukum mengenai penghinaan terhadap kepala negara tidak bisa berjalan tanpa adanya aduan langsung.

Kebijakan tersebut mengubah status aturan tersebut dari delik umum dalam aturan lama menjadi delik aduan absolut pada ketentuan hukum baru.

Putusan bernomor 275/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan yang berlangsung pada hari Rabu.

Pengujian konstitusionalitas norma tersebut diajukan oleh sebanyak 12 orang mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan bahwa penilaian serangan kehormatan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain selain korban.

Oleh karena itu, pihak yang mempunyai hak mengajukan laporan secara langsung adalah Presiden atau Wakil Presiden itu sendiri.

Pelaporan tersebut juga dapat diwakilkan melalui pemberian surat kuasa khusus kepada kuasa hukum yang ditunjuk secara sah.

MK melarang kelompok pendukung, relawan, simpatisan, maupun anggota keluarga untuk mengatasnamakan kepala negara dalam membuat laporan.

Langkah hukum baru bisa dimulai apabila ada kehendak langsung dari pihak yang kepentingannya dirugikan secara personal.

Penegasan Aturan Hukum Baru

Mahkamah turut merujuk pada putusan terdahulu yang pernah dikeluarkan terkait pengujian serupa untuk memperkuat landasan hukum keputusan ini.

Dengan adanya penegasan tersebut, penegakan hukum terhadap perkara ini tidak lagi membuka ruang bagi interpretasi subyektif di luar pihak utama.