Lembaga antirasuah tengah menyelidiki selisih dana dalam kasus dugaan suap yang menyeret Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Temuan ini bermula dari pengumpulan uang oleh Bupati nonaktif Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan detail temuan tersebut.

Hasil pengumpulan uang dari petani Koperasi Unit Desa di Kuansing tercatat mencapai 14.000 dolar Singapura.

Namun, barang bukti yang berhasil disita penyidik di lapangan hanya berjumlah 12.000 dolar Singapura.

KPK kini masih menelusuri keberadaan sisa dana yang belum ditemukan tersebut.

Tim penyidik telah memeriksa sebagian besar petani KUD untuk memastikan nominal awal yang dikumpulkan.

Selain itu, KPK mencocokkan data mengenai amplop yang dibawa Suhardiman saat menemui sang menteri.

Penyidikan juga menemukan indikasi bahwa praktik lancung ini tidak hanya menyasar pimpinan tertinggi kementerian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pejabat Pemkab Kuansing aktif melakukan lobi.

Lobi tersebut dilakukan demi memuluskan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.828 hektare.

Suhardiman bahkan sudah menyalurkan 12.500 dolar Singapura kepada pejabat Kemenhut lain pada Mei 2026.

Dana suap itu berasal dari pungutan terhadap 914 petani KUD, kepala desa, serta camat setempat.

Total pungutan tersebut kemudian ditukar menjadi 46.500 dolar Singapura untuk kepentingan pengurusan izin.

Menanggapi desakan publik agar menteri terkait segera dipanggil, KPK menegaskan sikapnya.

Taufik menyatakan bahwa penyidik bekerja berlandaskan alat bukti sah tanpa terpengaruh tekanan eksternal.