Badan Gizi Nasional mengeluarkan instruksi tegas terkait standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Setiap paket makanan yang dinilai meragukan atau tidak layak konsumsi tidak boleh diberikan kepada para siswa di sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebutkan bahwa pengawasan ketat harus terus berjalan sampai makanan siap disantap.

Peran guru di sekolah menjadi garda terdepan dalam memeriksa kondisi makanan sebelum dibagikan kepada peserta didik.

Apabila ditemukan kerusakan pada salah satu komponen makanan, seluruh isi paket tersebut dilarang keras untuk dikonsumsi.

Sudaryono memberikan contoh konkret mengenai aturan penanganan makanan bermasalah di lingkungan sekolah.

Misalnya terdapat sayur yang berbau tidak sedap sementara bagian nasi masih terlihat baik dan layak.

Seluruh menu dalam satu paket tersebut tetap harus disingkirkan dan tidak boleh ada yang dimakan oleh siswa.

Makanan yang terbukti tidak layak tersebut wajib segera dikembalikan langsung kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Langkah pengembalian ini bertujuan agar pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam.

Pemeriksaan lanjutan di dapur penyedia dilakukan guna mengetahui secara pasti penyebab penurunan kualitas makanan tersebut.

Prosedur pengetatan ini sengaja diterapkan untuk mencegah potensi gangguan kesehatan yang dapat membahayakan siswa.

Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa aturan pengembalian pangan ini bersifat wajib bagi setiap sekolah.

Pengawasan keamanan pangan tidak hanya dibebankan pada penyedia katering semata melainkan melibatkan pihak sekolah.