Penyesuaian Anggaran Pendidikan RAPBN 2027 Dilakukan Pemerintah
Pemerintah masih melakukan peninjauan terhadap anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan peninjauan ulang tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Penyusunan nota keuangan dan APBN 2027 telah dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran yang telah disusun.
Meski demikian, ia memastikan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian penting bagi pemerintah saat ini.
Pemerintah kini kembali meninjau alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Prasetyo menjelaskan pemerintah selama ini juga memiliki sejumlah program yang berkaitan dengan pendidikan.
Namun pada tahap awal, program tersebut belum seluruhnya masuk dalam alokasi anggaran pendidikan resmi.
Menurutnya, jika program-program tersebut turut diperhitungkan, total anggaran yang berkaitan dengan pendidikan sebenarnya telah mencapai lebih dari 20 persen.
Proses penyusunan APBN 2027 masih berjalan dan pemerintah terus melakukan sejumlah koreksi serta perbaikan.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan anggaran pendidikan dalam APBN tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga anggarannya harus dipisahkan.
Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan anggaran tersebut mulai Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat pada Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2028.
Kewajiban alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






