Pemerintah masih melakukan peninjauan terhadap anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan peninjauan ulang tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Penyusunan nota keuangan dan APBN 2027 telah dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran yang telah disusun.

Meski demikian, ia memastikan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian penting bagi pemerintah saat ini.

Pemerintah kini kembali meninjau alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Prasetyo menjelaskan pemerintah selama ini juga memiliki sejumlah program yang berkaitan dengan pendidikan.

Namun pada tahap awal, program tersebut belum seluruhnya masuk dalam alokasi anggaran pendidikan resmi.

Menurutnya, jika program-program tersebut turut diperhitungkan, total anggaran yang berkaitan dengan pendidikan sebenarnya telah mencapai lebih dari 20 persen.

Proses penyusunan APBN 2027 masih berjalan dan pemerintah terus melakukan sejumlah koreksi serta perbaikan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan anggaran pendidikan dalam APBN tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga anggarannya harus dipisahkan.

Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan anggaran tersebut mulai Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat pada Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2028.

Kewajiban alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.