Pemprov DKI Jakarta sedang menjalankan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan.

Kesempatan ini memungkinkan masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa harus membayar bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta No. e-0018 Tahun 2026.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta serta HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Cakupan dan Periode Program Pemutihan

Program pembebasan sanksi administratif ini mencakup Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Selain itu, kebijakan ini juga berlaku untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Sanksi administratif yang dihapuskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran pajak terutang selama periode program berlangsung di lapangan.

Batas waktu pelaksanaan program ini dimulai sejak tanggal 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Melalui skema tersebut, bunga keterlambatan otomatis ditiadakan sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajaknya saja.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya bagi warga untuk segera menggunakan momentum ini.

Program serupa belum tentu akan diadakan kembali pada tahun depan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak sengaja menunda kewajiban pajak dengan harapan menunggu program pemutihan di masa mendatang.

Kebijakan ini bersifat kondisional dan tidak pasti akan tersedia secara rutin setiap tahun.

Mengingat batas waktu yang semakin dekat hingga akhir Agustus, pemilik kendaraan diharapkan segera menuntaskan kewajiban administratif.

Langkah cepat ini diperlukan agar warga tidak melewatkan fasilitas penghapusan sanksi administratif yang sedang berjalan.