Langkah pemerintah dalam memperketat aturan permohonan naturalisasi bagi warga negara asing mendapatkan sambutan positif dari parlemen.

Dukungan tersebut diberikan demi memastikan perlindungan yang maksimal terhadap seluruh aset nasional di dalam negeri.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai bahwa pemerintah memang sudah seharusnya memiliki regulasi yang jauh lebih jelas dan tegas.

Menurutnya, status kewarganegaraan tidak boleh sekadar diberikan berdasarkan kepentingan atlet semata ataupun karena ikatan pernikahan.

Menjadi warga negara Indonesia bukan sekadar jalan pintas utilitarian untuk menjadi atlet, melakukan investasi, menikah, atau menguasai aset.

Seseorang yang memilih pindah kewarganegaraan harus menunjukkan kesadaran penuh untuk mengintegrasikan dirinya secara total.

Integrasi tersebut mencakup aspek budaya, kehidupan sosial, hingga pemahaman yang mendalam terhadap falsafah negara Pancasila.

Willy menegaskan bahwa para pemohon tidak boleh hanya mengincar status WNI semata demi mengamankan kepemilikan aset dan tanah.

Sebagai perbandingan, ia menyebut negara seperti Australia menerapkan syarat residensi panjang, pajak, serta ujian integrasi budaya.

Sementara itu, Swiss menetapkan aturan masa tinggal belasan tahun dan evaluasi langsung dari komunitas lokal tingkat kanton.

Pihaknya tidak ingin wilayah pesisir di Indonesia dikuasai oleh WNI naturalisasi yang hanya mencari keuntungan ekonomi semata.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan rencana pengetatan naturalisasi untuk melindungi kepemilikan properti.

Supratman menemukan indikasi adanya permohonan dari WNA yang memiliki usaha tanpa menyertakan anggota keluarga inti mereka.

Langkah ini dipastikan agar naturalisasi biasa tidak disalahgunakan untuk mengamankan aset dan lahan dengan hak milik.