Langkah kepolisian dalam menetapkan dua warganet sebagai tersangka menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis hak asasi manusia.

Amnesty International Indonesia menilai tindakan aparat terhadap dua warga di Jawa Barat tersebut mencerminkan pola penanganan yang represif.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan negara kembali melakukan kesalahan melalui proses hukum tersebut.

Kedua warga berinisial AYP dan AF sebelumnya dijerat atas unggahan serta komentar yang membahas pernyataan Presiden soal program senjata nuklir Iran.

Pemerintah seharusnya memilih langkah memberikan penjelasan resmi jika pidato kepala negara menimbulkan polemik di tengah masyarakat luas.

Alih-alih memproses warganet, klarifikasi langsung dinilai jauh lebih tepat guna meredam perdebatan publik tanpa harus mempersempit ruang kebebasan.

Pihak kepolisian sebelumnya menganggap konten dan komentar para tersangka berpotensi memicu kegaduhan serta mengancam keutuhan bangsa.

Namun argumentasi tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengatur batasan penggunaan Undang-Undang ITE.

Ekspresi verbal maupun kritik keras tidak semestinya langsung berujung pada pemidanaan selama tidak melibatkan unsur tindakan kekerasan.

Amnesty juga menyoroti dasar pelaporan awal yang diajukan oleh seseorang berinisial FSS terhadap konten yang beredar di platform digital.

Kejelasan mengenai hubungan antara pelapor dan substansi unggahan dianggap penting untuk diuji agar penegakan hukum berjalan objektif.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat memproses AYP karena diduga mengedit serta mentransmisikan konten Threads terkait pidato nuklir Iran.

Sementara itu, tersangka AF diproses hukum akibat meninggalkan komentar yang dinilai aparat mengandung unsur provokasi pada unggahan tersebut.