Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mulai memetakan berbagai potensi risiko dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah dan Gedung Inspektorat Daerah.

Langkah pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun pembengkakan anggaran.

Upaya mitigasi tersebut dibahas secara mendalam melalui Focus Group Discussion Mitigasi Risiko di Hotel Shakti Bandung pada hari Kamis, 23 Juli.

Forum penting ini dihadiri oleh pimpinan dewan, anggota Pansus 17, sejumlah perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD berhasil mengidentifikasi sedikitnya tiga kelompok risiko utama yang harus diwaspadai selama masa pembangunan.

Tiga Kelompok Risiko Utama Pembangunan

Kelompok pertama berkaitan langsung dengan aspek administrasi dan hukum yang harus disusun cermat sejak perencanaan hingga kontrak tahun jamak.

Kelompok kedua menyangkut risiko teknis dan kualitas konstruksi karena proyek ini berkaitan langsung dengan fasilitas pelayanan publik strategis.

Kelompok ketiga mencakup potensi keterlambatan serta pembengkakan biaya yang harus diantisipasi sejak tahap awal pengerjaan proyek.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya menegaskan bahwa hasil diskusi ini harus diterjemahkan menjadi matriks pemetaan risiko yang jelas.

Kolaborasi erat antara pihak legislatif, perangkat daerah, serta pelaksana proyek sangat dibutuhkan agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Inspektorat Daerah diharapkan mampu bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memegang peran penting dalam menyiapkan skenario transisi agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal.

DPRD Kota Bandung secara konsisten akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan hingga proyek pembangunan selesai tepat waktu.