Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui penangguhan ribuan satuan pelayanan.

Kebijakan tersebut mencakup kepatuhan administrasi, kualitas layanan, serta pengawasan proses pengolahan makanan di lapangan.

Penangguhan Ribuan SPPG

Sebanyak 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditangguhkan karena pengelola tidak disiplin menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian.

Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 24 Tahun 2026.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan badan tersebut menyatakan data hingga 28 Oktober 2026 mencatat ribuan satuan belum memenuhi aturan.

Penangguhan khusus itu mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026 setelah melalui proses pendataan.

Wilayah II yang meliputi Jawa, Bali, dan Madura mencatat 2.616 satuan pelayanan yang terkena penangguhan.

Wilayah I mencakup Sumatera dengan 1.801 satuan, sedangkan wilayah III dari Kalimantan hingga Papua mencatat 1.680 satuan.

Penyampaian laporan harian diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja serta transparansi penggunaan anggaran negara.

Pengelola yang terkena penangguhan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki laporan sesuai format dan substansi.

Pengawasan Berbasis Teknologi

Pemerintah juga menyiapkan skema penghargaan bagi daerah yang berhasil memenuhi indikator pembangunan mulai 2027 mendatang.

Pelaksanaan program tersebut akan menjadi salah satu komponen tambahan dalam penilaian insentif yang dikelola kementerian terkait.

Pengawasan mutu makanan diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas yang terhubung dengan sistem pusat.

Teknologi kecerdasan buatan disiapkan untuk mendeteksi pelanggaran standar operasional prosedur sebelum bahan makanan diolah.

Uji coba teknologi tersebut telah dilakukan di sekitar 70 dapur dan berencana diperluas hingga ribuan lokasi.