Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan para pejabat untuk berkantor di daerah.

Aturan tersebut diterapkan demi memperkuat pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Seluruh jajaran mulai dari eselon I hingga pegawai di bawahnya telah dibagi ke dalam wilayah kerja masing-masing.

Kebijakan ini diambil lantaran dapur operasional program tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan provinsi.

Para pejabat eselon I kini ditugaskan untuk mengawasi sejumlah provinsi secara langsung.

Sementara itu, para pejabat eselon II bertanggung jawab penuh atas pengawasan di sejumlah kabupaten.

Dalam skema baru ini, para pejabat juga bertindak sebagai penanggung jawab wilayah di tempat penugasan mereka.

Mereka diminta untuk memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat.

Koordinasi tersebut mencakup penanganan berbagai persoalan yang mungkin muncul selama program berlangsung.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah antisipasi terhadap dugaan kasus keracunan makanan.

Sudaryono menegaskan bahwa perubahan tata kelola ini dilakukan agar pengawasan dan pengambilan keputusan menjadi lebih dekat.

Oleh karena itu, para pejabat diminta untuk menjalankan tugas operasionalnya lebih banyak di daerah.

Setiap pejabat yang hendak kembali ke kantor pusat di Jakarta diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu.

Mereka harus mengantongi izin khusus dari Kepala Badan Gizi Nasional sebelum berkunjung ke Jakarta.