Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah gizi tinggi dan menekan angka stunting di berbagai wilayah terpencil.

Langkah strategis diambil melalui percepatan pembangunan serta aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Fasilitas tersebut kini ditargetkan rampung lebih cepat guna menjangkau masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola ini difokuskan pada daerah yang sangat membutuhkan.

Beberapa wilayah prioritas utama mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, hingga Maluku Utara.

Penentuan lokasi prioritas tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data untuk melihat tingkat prevalensi stunting secara akurat.

Kebijakan pemangkasan durasi pengerjaan dapur ini diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Target waktu pembangunan yang mulanya diproyeksikan selesai dalam jangka satu bulan kini dipangkas drastis menjadi hanya satu minggu saja.

Percepatan ini diharapkan membuat layanan makanan bergizi bisa segera tersedia bagi warga di kawasan terpencil.

Badan Gizi Nasional menekankan bahwa langkah kilat ini tidak hanya berorientasi pada jumlah dapur yang beroperasi.

Pemerintah tetap mengutamakan standar pelayanan yang baik agar setiap fasilitas berjalan sesuai prosedur.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada pihak luar yang mengaku mampu membantu mempercepat proses pengajuan.

Seluruh mekanisme pembukaan dapur dipastikan berjalan melalui sistem resmi tanpa ada jalur khusus.