Polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan sorotan tajam dari kalangan pakar hukum nasional.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyatakan bahwa pembuktian dokumen tersebut harus dilakukan secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Langkah hukum ini menjadi krusial menyusul laporan yang melibatkan Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa.

Menurut pandangan Mahfud, proses peradilan perlu memastikan status objek yang dipersoalkan terlebih dahulu sebelum memeriksa unsur pencemaran nama baik.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemilik dokumen secara langsung sangat diperlukan agar jalannya persidangan dapat berjalan secara transparan.

Tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan, pengadilan dinilai akan mengalami kendala dalam menguji keaslian dokumen secara langsung.

Kepastian hukum atas status ijazah tersebut nantinya akan menjadi landasan utama bagi pengadilan dalam menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama mengingatkan kembali pernyataan sang mantan presiden terkait kesiapan dirinya.

Jokowi sebelumnya pernah menyatakan kesanggupannya untuk membawa seluruh jenjang ijazah apabila ada permintaan resmi dari majelis hakim.

Dian Sandi Utama menjelaskan bahwa dasar bagi mantan presiden untuk menunjukkan ijazah bukanlah desakan individu atau kelompok, melainkan instruksi dari pengadilan.

Politikus tersebut menegaskan bahwa kesiapan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi pernah disampaikan sendiri oleh Jokowi apabila diminta secara resmi oleh hakim persidangan.