Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh menyampaikan desakan tegas kepada pemerintah agar segera menuntaskan empat poin krusial.

Seluruh tuntutan di bidang ketenagakerjaan tersebut diminta agar dapat dipenuhi paling lambat pada September 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah pemenuhan ini sangat mendesak demi memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pekerja.

Empat Poin Tuntutan Utama

Tuntutan pertama mencakup percepatan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya agar dapat terbit pada Agustus ini.

Pekerjaan outsourcing diusulkan hanya dibatasi pada empat sektor penunjang seperti pembersihan, katering, pengamanan, dan pengemudi.

Poin kedua berkaitan dengan pajak Jaminan Hari Tua yang diminta agar diturunkan menjadi nol persen oleh pemerintah.

Sebagai alternatif, ambang batas manfaat JHT kena pajak diusulkan naik dari Rp50 juta menjadi sekitar Rp400 juta.

Tuntutan ketiga menuntut perusahaan membayar pesangon pekerja terkena pemutusan hubungan kerja minimal satu kali ketentuan.

Aturan pesangon tersebut merujuk sepenuhnya pada Putusan Mahkamah Konstitutions Nomor 168 Tahun 2024.

Terakhir, buruh mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

Detail Penggunaan Outsourcing dan Pembahasan UU

Dalam usulan revisi tersebut, penggunaan tenaga outsourcing di perusahaan BUMN, pertambangan, dan perminyakan wajib melalui anak perusahaan atau kontraktor dengan hubungan kerja yang jelas melalui PKWT maupun PKWTT.

Said Iqbal menegaskan, jika perusahaan melanggar ketentuan empat jenis pekerjaan tersebut, maka status hubungan kerja buruh akan langsung beralih menjadi pekerja langsung di perusahaan pengguna jasa.

Terkait tuntutan ketiga, KSPI telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar praktik pembayaran uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan resmi dihentikan sepenuhnya.

Sementara itu, pada poin keempat, Said mengingatkan bahwa tenggat waktu penyusunan undang-undang baru dari Mahkamah Konstitusi jatuh pada Oktober 2026, meski sejauh ini pembahasan di Panja DPR belum berjalan mendalam.