Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menindak ribuan entitas melanggar hukum.

Lembaga tersebut mencatat ada 1.220 entitas yang dihentikan sepanjang periode Januari hingga 31 Juli 2026.

Ketua Satgas PASTI Rizal Ramadhani menyatakan sebagian besar dari penindakan itu menyasar layanan pinjaman online.

Tercatat sebanyak 951 entitas merupakan pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Selain itu, petugas juga menghentikan 240 penawaran investasi ilegal serta 27 aktivitas gadai tidak berizin.

Terdapat pula dua aktivitas keuangan ilegal lain yang turut ditindak dalam rentang waktu tersebut.

Di sisi lain, Indonesia Anti Scam Centre menerima ratusan ribu laporan pengaduan masyarakat.

Lembaga itu mencatat 637.055 laporan dengan total 1.179.881 rekening yang dilaporkan terkait dugaan penipuan.

Sebanyak 607.210 rekening atau sekitar 51,46 persen dari total laporan telah berhasil diblokir.

Petugas juga mengidentifikasi 145.503 nomor telepon yang terindikasi terlibat aktivitas penipuan digital.

Upaya penyelamatan dana korban penipuan digital juga menunjukkan hasil konkret di lapangan.

Dana korban senilai Rp724,1 miliar berhasil diblokir oleh pihak berwenang.

Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp204,3 miliar telah dikembalikan kepada para korban.

Pemerintah menegaskan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh.

Penanganan dari hulu hingga hilir memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Koordinasi lintas instansi serta kolaborasi pentahelix menjadi kunci utama mempersempit ruang gerak pelaku.

Dewan Pembina Satgas PASTI turut membahas langkah strategis dalam rapat High Level Meeting.

Pembahasan mencakup pengembangan sistem kerja terintegrasi dan penanganan WNIB yang terlibat jaringan penipuan.