KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Pelepasan Hutan ke Menteri Raja Juli
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diduga menerima uang sebesar Sin$14.000 dari Bupati Kuantan Singingi.
Uang yang tersimpan di dalam amplop tersebut diduga berkaitan erat dengan proses pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan temuan itu di Gedung Merah Putih pada Rabu sore.
Penyidik menduga terdapat pemberian lain dari pejabat Pemkab Kuansing kepada pihak tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Pihak Kementerian Kehutanan telah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Pemkab Kuansing selama penyidikan berjalan.
Namun, pengembalian dana tersebut belum sepenuhnya utuh mencapai jumlah Sin$14.000 yang dilaporkan.
Informasi ini memperbarui keterangan sebelumnya yang disampaikan lembaga antirasuah pada akhir Juli.
Bupati Suhardiman Amby sebelumnya sempat mengumpulkan uang hingga Sin$46.500 yang diperuntukkan bagi Raja Juli.
Dana tersebut dihimpun dalam bentuk rupiah dari kepala desa, camat, hingga Koperasi Unit Desa beranggotakan para petani.
Penyidik memperoleh informasi tersebut usai memeriksa Ketua DPRD sekaligus Ketua KUD Kuantan Singingi Juprizal sebagai saksi.
Juprizal diduga bertindak sebagai perantara ketika bupati mengumpulkan sejumlah uang dari para petani di KUD.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga melakukan penyitaan uang sekitar Sin$12.000.
Belum ada pernyataan resmi dari Raja Juli terkait penerimaan uang dari Bupati Kuansing tersebut.
Raja Juli sebelumnya mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi setelah kasus korupsi Suhardiman terbongkar.
Namun, KPK menolak laporan tersebut dan memastikan akan mendalami peran Raja Juli dalam proses hukum.
KPK juga mendeteksi dugaan pemberian lain senilai Sin$12.500 yang diserahkan kepada seorang pejabat Kementerian Kehutanan.
Lembaga antirasuah memastikan belum menerima pengembalian uang dari pejabat Kementerian Kehutanan tersebut.
KPK telah memproses hukum tiga orang tersangka dalam kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kuansing.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






