Kepala BGN: Putusan MK Pertegas Status Hukum Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan penjelasan terkait hasil telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Ia menegaskan bahwa putusan tersebut sama sekali tidak membatalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi justru menilai program strategis tersebut sebagai kegiatan yang sepenuhnya konstitusional bagi negara.
Substansi dari putusan tersebut berfokus pada penyesuaian mekanisme penganggaran yang berlaku di dalam pemerintahan.
Pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan kebijakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028, anggaran kegiatan ini dipisahkan dari operasional pendidikan.
Pemisahan tersebut dilakukan karena program tersebut tidak lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan.
Meskipun demikian, perubahan mekanisme penganggaran tersebut dipastikan tidak mengubah keberlanjutan jalannya program di masyarakat.
Dari sisi kelembagaan, kedudukan dan kewenangan Badan Gizi Nasional tetap berjalan sesuai mandat yang telah diberikan.
Penyesuaian Anggaran dan Masa Transisi
Berdasarkan hasil telaah hukum yang dilakukan, Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bersifat conditionally constitutional bagi jalannya program.
Kepala BGN menjelaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dalam menyusun desain penganggaran ke depan.
Mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Meski demikian, perubahan aturan itu dipastikan tidak memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan.
Dalam putusannya, MK menilai program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga pembiayaannya dipisahkan dari alokasi 20 persen.
Pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran tersebut agar berjalan tertib aturan.
Dari sisi kelembagaan, Sudaryono memastikan putusan tersebut tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai penyelenggara.
Badan Gizi Nasional tetap menjalankan mandat untuk memastikan program ini terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Update Terbaru
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Kemenangan 7-0 Brasil atas Singapura Diwarnai Aksi Vinicius Jr
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB






