Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan penjelasan terkait hasil telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

Ia menegaskan bahwa putusan tersebut sama sekali tidak membatalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi justru menilai program strategis tersebut sebagai kegiatan yang sepenuhnya konstitusional bagi negara.

Substansi dari putusan tersebut berfokus pada penyesuaian mekanisme penganggaran yang berlaku di dalam pemerintahan.

Pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan kebijakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028, anggaran kegiatan ini dipisahkan dari operasional pendidikan.

Pemisahan tersebut dilakukan karena program tersebut tidak lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan.

Meskipun demikian, perubahan mekanisme penganggaran tersebut dipastikan tidak mengubah keberlanjutan jalannya program di masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, kedudukan dan kewenangan Badan Gizi Nasional tetap berjalan sesuai mandat yang telah diberikan.

Penyesuaian Anggaran dan Masa Transisi

Berdasarkan hasil telaah hukum yang dilakukan, Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bersifat conditionally constitutional bagi jalannya program.

Kepala BGN menjelaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dalam menyusun desain penganggaran ke depan.

Mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Meski demikian, perubahan aturan itu dipastikan tidak memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan.

Dalam putusannya, MK menilai program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga pembiayaannya dipisahkan dari alokasi 20 persen.

Pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran tersebut agar berjalan tertib aturan.

Dari sisi kelembagaan, Sudaryono memastikan putusan tersebut tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai penyelenggara.

Badan Gizi Nasional tetap menjalankan mandat untuk memastikan program ini terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.