Tim hukum Roy Suryo mengungkapkan alasan mendasar di balik gugatan ganti rugi senilai Rp206 juta terhadap pihak kepolisian.

Langkah hukum ini berlangsung dalam agenda praperadilan jilid ketiga terkait perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, menegaskan bahwa kompensasi finansial bukanlah fokus utama dalam perkara tersebut.

Gugatan tersebut sengaja dilayangkan sebagai bentuk pembelajaran hukum agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan.

Pihaknya menilai setiap tindakan aparat penegak hukum wajib berpedoman pada aturan yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Nominal gugatan sebesar Rp206 juta itu mencakup kerugian materiil sejumlah Rp106 juta serta kerugian immateriil sebesar Rp100 juta.

Upaya hukum ini diajukan menyusul putusan praperadilan sebelumnya yang menyatakan proses penangkapan dan penahanan kliennya tidak sah.

Tim kuasa hukum memastikan dana ganti rugi tersebut tidak akan diambil untuk kepentingan pribadi jika nantinya berhasil diperoleh.

Seluruh uang ganti rugi rencananya akan disumbangkan kepada panti asuhan sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya hasil akhir perkara ini kepada putusan majelis hakim di pengadilan.

Ia berharap jalannya proses peradilan senantiasa konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sidang pembacaan putusan perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Proses pemeriksaan gugatan masih berjalan dan kewenangan penentuan hak atas ganti rugi berada di tangan majelis hakim.