Febrie Adriansyah resmi mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah hukum tersebut didaftarkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026.

Melalui kuasa hukumnya, mantan pejabat kejaksaan itu menggugat sejumlah tindakan aparat penegak hukum.

Gugatan tersebut mencakup penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti.

Pengujian Objek Hukum yang Berbeda

Permohonan pertama diajukan untuk menguji tindakan dari pihak Kejaksaan Agung.

Objek dalam permohonan pertama berfokus pada proses penetapan tersangka serta penahanan.

Sementara itu, permohonan kedua ditujukan kepada Polda Metro Jaya beserta Kortas Tipikor Polri.

Permohonan kedua menguji penetapan tersangka, penggeledahan, dan juga tindakan penyitaan.

Firman Wijaya selaku anggota tim kuasa hukum menjelaskan alasan pemisahan permohonan tersebut.

Menurut Firman, pemisahan dilakukan karena objek serta tindakan yang diuji memiliki perbedaan.

Perbedaan objek perkara ini membuat dasar pengujian atau batu uji di setiap permohonan menjadi tidak sama.

Muhammad Farizi menambahkan bahwa tim advokat menemukan sejumlah masalah dalam proses hukum kliennya.

Tim kuasa hukum melihat adanya dugaan pelanggaran Pasal 100 ayat 5 dari KUHAP.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh aparat.

Selain itu, proses penetapan tersangka juga dinilai berkaitan erat dengan persoalan predicate crime.

Sorotan Terhadap Kewenangan dan Proses Hukum

Kuasa hukum lain bernama Hermawanto menyoroti aspek kewenangan pejabat yang menandatangani surat penetapan.

Pihaknya mempertanyakan pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah.

Tim advokat juga menggugat tindakan supervisi serta pengendalian yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri.