Pemerintah juga diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran.

Mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran MBG yang tidak termasuk komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Meski demikian, perubahan tersebut dipastikan tidak memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan program.

Dari sisi kelembagaan, putusan MK juga tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai penyelenggara Program MBG.

Lembaga tersebut menyatakan tetap menjalankan mandat untuk memastikan program terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BGN menambahkan akan terus mendukung proses penyesuaian kebijakan pemerintah sekaligus memastikan Program MBG tetap berjalan optimal selama masa transisi penganggaran.