Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyamakan warga Jalur Gaza dengan penduduk Korea Utara yang tidak bisa meninggalkan wilayahnya.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah podcast berbahasa Ibrani, dikutip Al Jazeera pada Senin (3/8).

Sejak agresi Israel ke Palestina pada 2023, pasukan Israel memberlakukan blokade total di jalur darat dan laut.

Akibatnya, warga Gaza kesulitan keluar, bahkan untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan.

Netanyahu kemudian mengaitkan situasi ini dengan penolakan sejumlah negara untuk menerima pengungsi Gaza.

"Orang-orang sama sekali tak boleh meninggalkan Gaza. Negara-negara mengatakan, 'Tidak, kami tidak akan menerima mereka, karena itu membantu Israel'," ujar Netanyahu.

Ia pun mempertanyakan hak dasar warga Gaza untuk bergerak bebas, seperti miliaran orang di dunia.

Isu perpindahan warga Gaza mencuat setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan pembangunan Riviera Timur Tengah di wilayah tersebut.

Rencana itu mensyaratkan pemindahan seluruh warga Gaza ke Yordania dan Mesir.

Komunitas internasional mengecam keras usulan Trump. Mereka menilai gagasan itu sama dengan pembersihan etnis dan justru mendukung tujuan Israel.

Para kritikus menegaskan bahwa solusi yang tepat adalah perdamaian abadi dan saling menghormati kedaulatan, bukan memindahkan penduduk.

Jika tidak ada agresi, warga Gaza seharusnya tetap tinggal di rumah mereka dan hidup seperti warga negara lain.

Dalam kesepakatan gencatan senjata, terdapat poin yang melarang pengusiran paksa warga Gaza. Mereka yang ingin pergi pun dijamin bebas untuk kembali.

Poin tersebut juga menyebutkan dorongan untuk tetap tinggal dan membangun Gaza yang lebih baik.