Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa beras subsidi SPHP tidak pernah disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak awal, Bulog memasok beras premium untuk program MBG, bukan beras yang disubsidi pemerintah.

"Tidak ada (barang subsidi pernah tersalurkan ke SPPG). Kan kita kasihkan beras untuk MBG adalah beras premium.

Jadi tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG, termasuk Minyakita.

Jadi kita berikan kepada program MBG itu adalah yang semua premium," ujar Rizal di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Pernyataan ini menyusul penegasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang seluruh SPPG menggunakan barang-barang bersubsidi dalam operasionalnya.

Kepala BGN, Sudaryono, sebelumnya menegaskan bahwa dapur MBG tidak boleh menggunakan beras SPHP, LPG 3 kilogram, maupun minyak goreng rakyat Minyakita.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan dapur MBG yang menggunakan komoditas tersebut.

Rizal menegaskan bahwa pasokan Bulog untuk MBG berbeda dengan beras SPHP yang merupakan program stabilisasi pemerintah.

Beras SPHP disalurkan untuk menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat, bukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG.

Selain itu, Rizal juga menyebut bahwa pasokan Bulog ke MBG tidak menggunakan Minyakita.

Minyakita merupakan minyak goreng yang diproduksi dalam skema domestic market obligation (DMO), berbeda dengan barang yang memperoleh subsidi langsung dari APBN.

Sudaryono mengatakan bahwa SPPG yang terbukti menggunakan barang-barang subsidi akan diberikan teguran hingga surat peringatan.

Apabila pelanggaran tetap dilakukan, BGN tidak menutup kemungkinan menghentikan operasional dapur MBG yang bersangkutan.

BGN juga meminta seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai ketentuan pemerintah, termasuk membeli telur mengikuti harga acuan pemerintah (HAP).

Hal ini agar program MBG turut menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan petani.