Advokat Febri Diansyah membeberkan sembilan indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyeret kliennya.

Kliennya tersebut adalah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Pernyataan itu disampaikan Febri seusai membesuk Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan Negara KPK cabang Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin.

Deretan Poin Temuan Kejanggalan

Temuan pertama berkaitan dengan praktik penggabungan dua perkara tindak pidana ke dalam satu surat perintah penyidikan.

Ia menilai perkara korupsi dan pencucian uang seharusnya diproses menggunakan sprindik yang terpisah.

Kejanggalan kedua mencakup kekeliruan penulisan di dalam sprindik yang tidak konsisten antara bagian menimbang dan perintah penyidikan.

Pihaknya juga menemukan ketidakcermatan fatal terkait waktu peristiwa terjadinya tindak pidana atau tempus delicti.

Salah satu dokumen penyidikan mencantumkan rentang waktu kasus dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2026.

Berikutnya, tim menemukan tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian karena surat penahanan tidak mencantumkan butir b, c, dan d.

Penetapan tersangka pencucian uang juga dinilai melanggar prinsip lex favor reo di KUHP baru.

Aspek predicate crime dalam penetapan tersangka juga dinilai tidak jelas serta tidak sinkron dengan sprindik utama.

Pihaknya turut menemukan indikasi pelanggaran aturan penahanan yang tidak mencantumkan delapan syarat sah di dalam surat perintah.

Hak tersangka untuk memperoleh informasi perkara secara jelas juga disebut belum dipenuhi secara optimal.

Kejanggalan terakhir berkaitan dengan pihak penandatangan sprindik yang diduga tidak memiliki kewenangan sesuai aturan internal.

Meskipun telah mengantongi sembilan poin temuan tersebut, pihak kuasa hukum belum memutuskan untuk mengambil langkah praperadilan.

Kejaksaan Agung sebelumnya menitipkan penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK mulai Jumat tanggal 24 Juli untuk masa penahanan 20 hari pertama.