Sejumlah daerah di Indonesia resmi menggulirkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini dirancang khusus untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memimpin langkah tersebut sepanjang bulan Agustus 2026 ini. Program ini memberikan berbagai fasilitas keringanan termasuk pembebasan sanksi administratif dan diskon pokok.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut serta memberikan relaksasi pajak kendaraan. Kebijakan tersebut berlaku mulai awal Agustus hingga akhir bulan September 2026 mendatang.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil langkah serupa dengan menghapus seluruh denda keterlambatan. Bahkan, tunggakan pajak yang telah melewati batas lima tahun turut diputihkan sepenuhnya.

Provinsi Kalimantan Selatan melengkapi daftar wilayah yang memberikan insentif potongan harga pajak. Pemilik kendaraan pribadi di wilayah ini bisa menikmati diskon pokok pajak yang cukup signifikan.

Detail Keringanan di Berbagai Daerah

Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meringankan beban warga sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah serta keakuratan data kendaraan.

Fasilitas di Jawa Timur mencakup bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon khusus bagi buruh, ojek online, dan warga miskin ekstrem.

Sementara itu, Pemprov NTB memberlakukan penghapusan denda dan tunggakan di atas lima tahun, serta insentif balik nama kendaraan berpelat luar daerah sebesar 50 persen.

Di Kalimantan Selatan, diskon pokok PKB motor pribadi mencapai 24 persen dan diskon BBNKB sebesar 37,5 persen hingga akhir September 2026.