ASPEK Indonesia bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyuarakan desakan serius agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan buruh.

Desakan tersebut mencakup pembatasan pemutusan hubungan kerja serta pengembalian hak pesangon.

Tuntutan Perlindungan Hak Buruh

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menyatakan bahwa negara wajib memastikan rakyat tidak mudah kehilangan pekerjaan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dalam pelindungan warga negara.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja hingga semester pertama 2026.

Lonjakan angka tersebut didorong oleh kebijakan yang dinilai mempermudah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Lima Usulan Poin Penting

ASPEK Indonesia mengajukan lima usulan utama yang harus dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Poin pertama menempatkan pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir setelah seluruh dialog gagal.

Poin kedua menuntut jaminan pelindungan upah proses bagi pekerja yang tengah menjalani perselisihan.

Poin ketiga adalah pengembalian aturan pesangon sesuai prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Poin keempat adalah pembentukan Sistem Cadangan Pesangon Nasional untuk mengantisipasi perusahaan pailit.

Poin kelima meminta penerapan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang mengabaikan putusan pengadilan.

Penyusunan regulasi baru ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.