Proyek pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan di lapangan.

Perkembangan fisik pembangunan gedung tersebut telah mencapai 12,41 persen hingga 29 Juli 2026.

Pembangunan ini berjalan seiring dengan pengembangan kawasan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan progres tersebut saat menerima kunjungan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Rombongan MK juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan saat meninjau langsung kawasan KIPP Nusantara.

Basuki menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut serta dukungan yang diberikan terhadap kelanjutan proyek IKN.

Berdasarkan data OIKN, rata-rata progres pembangunan gedung di kawasan yudikatif saat ini telah menyentuh angka 11,8 persen.

Sementara itu, pembangunan jalan di kawasan tersebut telah mencapai 27,6 persen dengan panjang sekitar 7,8 kilometer.

Secara khusus, pengerjaan fisik Gedung MK dan Komisi Yudisial tercatat rata-rata berada di angka 12,41 persen.

Gedung MK sendiri direncanakan berdiri di atas lahan dengan luas bangunan sekitar 44.691 meter persegi.

Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang dan ruang rapat permusyawaratan hakim.

Selain itu, gedung ini juga akan dilengkapi ruang kerja kelembagaan serta berbagai ruang penunjang lainnya.

Arsul Sani menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Penjelasan dari Otorita IKN memberikan optimisme tersendiri bagi pihak Mahkamah Konstitusi.

Usai pemaparan, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

Kegiatan peninjauan tersebut juga diisi dengan agenda penanaman pohon di area Plaza Yudikatif.