Sejumlah negara di dunia tercatat pernah menjalankan sistem pemerintahan tanpa kehadiran seorang wakil presiden.

Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh beberapa faktor penting seperti pengunduran diri pejabat, kematian kepala negara, maupun naiknya posisi wakil presiden menjadi presiden.

Indonesia menjadi salah satu negara yang pernah merasakan kekosongan posisi nomor dua tersebut dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Peristiwa ini bermula ketika Mohammad Hatta memutuskan mundur dari posisinya akibat perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno pada tahun 1956.

Posisi penting itu baru kembali terisi secara definitif ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik untuk mendampingi Presiden Soeharto pada tahun 1973.

Selain itu, kekosongan serupa juga terjadi saat B. J.

Habibie naik takhta menjadi presiden dan baru terisi kembali setelah Megawati Soekarnoputri dilantik.

Amerika Serikat juga mencatat sejarah serupa ketika beberapa pemimpinnya harus menjalankan roda pemerintahan tanpa kehadiran wakil presiden.

Situasi tersebut kemudian mendorong lahirnya Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1967 guna mengatur penunjukan pengganti.

Negara lainnya seperti Brasil, Filipina, Argentina, Bolivia, dan Peru juga pernah menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan yang serupa dalam sejarah.