Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti maraknya kasus warga yang tewas akibat aksi pengeroyokan oleh sesama warga.

Dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, ia mendesak pemerintah daerah agar ikut bertanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Polri, TNI, dan para kepala daerah segera menyusun standar operasional prosedur pencegahan.

Deddy menilai keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diemban terutama oleh para kepala daerah di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, ia menampilkan sejumlah video kasus pengeroyokan berujung kematian termasuk di Tabanan dan Purwakarta.

Menurutnya, negara dan pemerintah daerah telah gagal melindungi masyarakat karena tidak ada unsur pemerintah yang hadir saat peristiwa terjadi.

Ia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk aksi main hakim sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi.

Tito juga meminta Deddy untuk turut mengingatkan kepala daerah yang bersangkutan agar menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Selain itu, Tito sempat melontarkan pertanyaan guyonan mengenai asal partai politik kepala daerah dari wilayah yang videonya sempat viral.

Menanggapi hal itu, Deddy menjelaskan bahwa Bupati Tabanan telah memberikan santunan dan berkomitmen membiayai pendidikan anak korban.

Ia berharap agar kepala daerah di wilayah lain juga dapat melakukan langkah kepedulian yang serupa kepada keluarga korban.