Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan miring yang dialamatkan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat ataupun melontarkan kalimat yang bertujuan untuk merendahkan profesi wartawan di Senayan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kecaman dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen menyusul insiden liputan rapat di Kompleks Parlemen.

Deddy menyatakan bahwa ucapan kontroversial yang ia katakan sebelumnya murni merujuk pada kondisi fisik ruangan rapat yang padat.

Rincian Klarifikasi Resmi Deddy Yevri Sitorus

Melalui enam poin penjelasan, ia menekankan rasa hormatnya terhadap peran insan pers sebagai salah satu pilar penting kehidupan demokrasi.

Ia menyayangkan munculnya tuduhan tanpa adanya upaya konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya mengenai kejadian yang sebenarnya.

Kalimat yang ia ucapkan saat rapat meminta agar ruangan ditertibkan karena banyak orang berdiri di tengah ruangan.

Pernyataan tersebut diklaim tidak ditujukan kepada wartawan maupun individu tertentu dan dapat dibuktikan melalui rekaman video.

Ia juga menegaskan bahwa pihak legislatif tidak pernah menghalangi kerja peliputan wartawan dalam agenda rapat kerja bersama pemerintah.

Bahkan, fasilitas balkon khusus sudah disediakan di dalam ruangan bagi publik maupun awak media yang ingin mengikuti jalannya rapat.

Deddy berharap informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat senantiasa didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi.

Apabila terdapat kekeliruan informasi di tengah publik, ia berharap hal tersebut dapat diluruskan demi menjaga akurasi berita.

Hubungan baik antara anggota dewan dan insan pers diharapkan dapat terus terjaga melalui komunikasi yang menjunjung etika.

Dirinya juga menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan klarifikasi langsung melalui Dewan Pers jika masih ada keraguan.

Sebelumnya, KWP melayangkan kecaman keras dan menuntut permintaan maaf terbuka dalam jangka waktu 1x24 jam.

Organisasi wartawan parlemen tersebut juga sempat mengancam akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan jika tuntutan diabaikan.