Pemerintah menyatakan sikap resmi untuk mengikuti ketentuan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aturan itu bersifat final dan mengikat.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi putusan hukum tertinggi tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Dalam amar putusannya, dana pendidikan sebesar 20 persen dalam konstitusi tidak lagi diperbolehkan dipakai untuk membiayai program tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan langsung amar putusan tersebut di gedung Mahkamah Konstitusi yang terletak di Jakarta Pusat.

Penerapan pemisahan anggaran ini akan mulai dijalankan secara efektif pada tahun 2028 mendatang.

Yusril menjelaskan bahwa penundaan pemberlakuan tersebut harus dilakukan karena pembahasan untuk APBN tahun depan sudah dimulai sejak awal tahun.

Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu selambat-lambatnya pada tahun anggaran tersebut agar pemisahan dana dapat terlaksana sepenuhnya.

Ketentuan Batas Waktu Pemberlakuan

Yusril menjelaskan bahwa penyesuaian teknis itu tidak bisa langsung diterapkan tahun depan karena siklus perencanaan keuangan negara telah berjalan.

Sesuai dengan amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Kamis siang di Jakarta Pusat, pemisahan secara mutlak wajib direalisasikan selambat-lambatnya pada rancangan anggaran tahun 2028.